JAKARTA, 9 juli (indotimes) – Sikap Inggris di Bawah Pemerintahan Baru Terkait Kasus Netanyahu di ICC. Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Buruh diprediksi akan mengambil sikap berbeda terkait dengan perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu diduga terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.
Menurut laporan The Guardian hari Selasa (9/7/2024), ICC pada tahun 2021 memutuskan bahwa meskipun Palestina tidak diakui sebagai negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Pemerintahan sebelumnya di bawah PM Rishi Sunak telah mengajukan penghalangan terhadap ICC, menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Meskipun upaya tersebut diajukan pada 10 Juni lalu, pengungkapannya baru dua minggu yang lalu oleh ICC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Majelis pra-peradilan ICC memberikan batas waktu hingga 12 Juli kepada Inggris untuk mengajukan gugatan formal. Namun, di bawah kepemimpinan baru, kemungkinan Inggris akan membatalkan upaya tersebut, yang dapat menghindari penundaan keputusan ICC terkait perintah penangkapan tersebut.
PM Keir Starmer dari Partai Buruh diprediksi akan membatalkan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya untuk menunda ICC dalam memutuskan mengenai perintah penangkapan Netanyahu. Starmer baru-baru ini menyampaikan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat disangkal atas kemerdekaan Palestina.
Dalam percakapan telepon pada Minggu (7/7), Starmer menyoroti penderitaan di Jalur Gaza dan menyuarakan kebutuhan mendesak akan gencatan senjata. Dia juga menghubungi Netanyahu untuk membahas perlunya solusi yang jelas terkait konflik di Jalur Gaza serta memastikan ketersediaan dana untuk Otoritas Palestina.
Starmer juga menanggapi situasi di perbatasan utara Israel, di mana konflik melibatkan pasukan Tel Aviv dan Hizbullah terjadi, dengan menyebutnya “sangat memprihatinkan” dan menekankan pentingnya tindakan yang hati-hati dari semua pihak.
Pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka tetap meyakini bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus terkait Jalur Gaza, yang menjadi fokus perhatian internasional terkait konflik Israel-Palestina.
Menurut laporan Al Jazeera pada Selasa (9/7/2024), Keputusan Inggris untuk Mengakui Palestina Masih Tegak
Keputusan Inggris untuk mengakui Palestina terus menjadi perhatian, di mana Starmer telah melakukan percakapan telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) lalu. Dalam dialog tersebut, Starmer mengulang kembali komitmennya terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza.
Namun, secara khusus, menurut pernyataan dari juru bicara Downing Street, Starmer menegaskan komitmen Inggris untuk mengakui Palestina sebagai bagian dari proses menuju solusi dua negara bersama Israel.
Pernyataan dari kantor Perdana Menteri menggarisbawahi pentingnya reformasi dan dukungan internasional yang konsisten bagi Palestina.
“KebijakanInggris menegaskan bahwa tyerkait pengakuan Palestina tidak berubah, dan bahwa pengakuan ini adalah hak yang tak terbantahkan bagi rakyat Palestina dalam upaya mencapai perdamaian,” ujar pernyataannya.
