NEW YORK, (indotimes) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat semakin mengikis harapan solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Melansir VOA, Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (17/7), menyusul peningkatan kekerasan dan penangkapan di wilayah tersebut sejak pecahnya perang Gaza pada 7 Oktober akibat serangan Hamas.
Guterres, melalui kepala stafnya Courtenay Rattray, menyoroti bahwa Israel menggunakan langkah-langkah administratif dan hukum untuk mengubah geografi Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat, seiring dengan perampasan lahan besar-besaran di kawasan strategis serta perubahan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan.
“Perkembangan terbaru ini semakin mempertaruhkan prospek solusi dua negara,” kata Guterres.
Selain itu, Guterres mengungkapkan bahwa Israel mengambil langkah untuk memperluas kedaulatannya atas Tepi Barat, termasuk tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina dan legalisasi lima pos terdepan Israel.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Semua aktivitas permukiman harus segera dihentikan,” tegasnya.
Guterres juga menekankan bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan utama bagi perdamaian dengan Palestina.
Ia kembali menyerukan gencatan senjata segera dalam konflik Gaza dan pembebasan semua sandera.
Perang Gaza yang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober telah menewaskan 1.195 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.
Hamas juga menyandera 251 orang, dengan 116 sandera masih berada di Gaza. Israel merespons dengan serangan militer yang menewaskan sedikitnya 38.794 orang di Gaza, kebanyakan warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan Gaza.
“Situasi kemanusiaan di Gaza adalah noda moral bagi kita semua,” tutup Guterres.
