INDOTIMES.ID, Jakarta – Keputusan sepihak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) yang memutus kontrak ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa menuai sorotan tajam dari DPR RI.
Anggota Komisi V DPR, Haryanto, mencurigai adanya agenda terselubung di balik pemutusan tersebut, terutama terkait rekrutmen baru yang santer dikabarkan.
“Soal pendamping desa ini banyak suara sumbang. Ada yang sudah direkrut baru, ada yang diperpanjang. Jadi bagaimana sebenarnya? Apakah diperpanjang atau memang ada rekrutmen baru?” kata Haryanto dalam Rapat Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ribuan Pendamping Desa Mengadu ke DPR
Isu ini semakin panas setelah Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari 1.040 pendamping desa yang kehilangan pekerjaan. Mereka mengaku kontraknya tidak diperpanjang dengan alasan pernah mengikuti pencalegan.
“Kami menerima audiensi dari 1.040 pendamping desa. Keluhan mereka, kontrak tidak diperpanjang hanya karena pernah mencalonkan diri dalam pemilu. Ini tentu harus diklarifikasi,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Sudjatmiko menegaskan bahwa pendamping desa harus tetap profesional dan tidak boleh terafiliasi dengan partai politik.
Namun, ia juga meminta Kemendes-PDTT untuk membuka ruang audiensi bagi mereka yang terdampak agar tidak terjadi gejolak sosial, terutama menjelang Lebaran.
“Harapan kami, ada evaluasi dan ruang audiensi bagi mereka. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan keresahan, terutama karena ini menjelang Lebaran dan mereka kehilangan pekerjaan,” tambahnya.
Kemendes-PDTT Diminta Bertanggung Jawab
DPR kini menekan Kemendes-PDTT agar transparan dalam mengambil keputusan terkait tenaga pendamping desa. Apakah benar pemecatan massal ini bagian dari skema rekrutmen baru? Ataukah ada kepentingan lain di balik kebijakan ini?
Dengan ribuan tenaga pendamping desa yang kini kehilangan pekerjaan, publik menunggu jawaban tegas dari pemerintah. Apakah mereka akan mendapatkan keadilan, atau justru menjadi korban kepentingan politik?
Penulis : Putra
Editor : Redaksi
