Rencana Pindah Kantor Pemerintah ke IKN Ditunda, Jokowi: Kalau Belum Siap Jangan Di Paksakan

JAKARTA, (indotimes) – Rencana Pindah Kantor Pemerintah ke IKN Ditunda, Jokowi: Kalau Belum Siap Jangan Di Paksakan. Rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dijadwalkan mulai Juli batal dilaksanakan.

Melansir VOA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepastian tersebut di Jakarta pada Senin (8/7). “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ungkap Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa penundaan tersebut terjadi setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa infrastruktur dasar di IKN belum sepenuhnya rampung. “Sudah menanyakan ke Kementerian PUPR, tapi belum siap,” tambahnya.

Ketika ditanya kapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara akan ditandatangani, Jokowi menyatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. “Bisa sebelum 17 Agustus, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat dari progress lapangannya,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, dalam telekonferensi pers di Jakarta pada Kamis (11/7) menyatakan bahwa pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN, Kalimantan Timur, sudah mencapai 82,37 persen.

Imam menjelaskan bahwa saat ini pihaknya fokus menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar guna menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Meski demikian, tidak semua infrastruktur akan rampung tepat pada tanggal tersebut. “Kantor pemerintahan itu fokusnya untuk kegiatan 17 Agustusan, bukan berarti bangunan ini semua selesai pada 17 Agustus, tetapi fungsional untuk kegiatan tersebut,” ujar Imam.

Istana Negara dipastikan akan fungsional pada akhir Juli, sehingga bisa digunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus. Lapangan upacara yang sudah sepenuhnya rampung juga diklaim dapat menampung sekitar 8.000 orang.

“Kantor presiden sedang dalam proses. Juli ini adalah bulan uji coba atau test and commissioning supaya Agustus bersih,” tegas Imam.

Menurut Imam, pada bulan uji coba yang paling krusial adalah penyediaan air minum. Saat ini penyediaan air minum baru mencapai tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan. Tahap ketiga ditargetkan rampung pada 17 Juli mendatang.

Jika rampung pada 17 Juli, sistem jaringan air minum ini akan dapat menyuplai air minum sekitar 150 liter per detik, jumlah yang cukup untuk upacara 17 Agustus.

Terkait penundaan berkantornya Presiden Jokowi di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan bahwa pihaknya dari Kementerian PUPR telah bekerja keras untuk menyelesaikan semua infrastruktur utama. Namun, sejumlah kendala di lapangan mengakibatkan penundaan penyelesaiannya.

“Sejak awal, target penyediaan air minum oleh Kementerian PUPR adalah 18 Juli. Kemudian kami mencoba mempercepat hingga 10 Juli, tetapi dalam pelaksanaannya hujan hampir tidak berhenti, sehingga terpaksa mundur kembali ke tanggal 17 Juli. Selanjutnya, Menteri PUPR akan melaporkan ke Presiden,” tambah Imam.