Presiden Jokowi Minta Para Menteri Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

JAKARTA, 9 Juli (indotimes) – Presiden Jokowi Minta Para Menteri Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat acara penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara di JCC Senayan, Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Turut hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK, agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” ujar Presiden dikutip dari laman Kemenag RI, Selasa (9/7/2024).

Presiden juga mengapresiasi lembaga dan institusi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023. Namun, ia menekankan bahwa opini WTP bukanlah sekadar prestasi melainkan kewajiban untuk menggunakan uang rakyat dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam konteks global, Presiden menyoroti tantangan ekonomi global yang sedang dihadapi serta stabilitas ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dengan pertumbuhan di atas 5 persen.

Namun demikian, Presiden menyoroti perlunya pemerintah untuk lebih lincah dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik dalam meningkatkan daya saing negara.

“Kita harus lebih fokus pada hasil dan terus melakukan reformasi birokrasi serta penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik demi kemajuan negara.

Pemerintah menyoroti opini WTP yang diterima oleh Kementerian Agama sebanyak tujuh kali berturut-turut, sebagai bukti komitmen untuk mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, Presiden mengingatkan agar setiap institusi pemerintah terus berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi BPK guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang.