INDOTIMES.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengecam keras kondisi masyarakat Papua yang masih kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dan bahkan menyamakannya dengan “kejahatan negara.”
“Saya melihatnya miris, marah. Bagaimana mungkin rakyat untuk makan saja susah? Bagaimana kita bisa bicara pendidikan dan kesehatan kalau perut mereka kosong? Ini bukti nyata bahwa pemerintah gagal mengurus rakyatnya,” ujar Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri dan para gubernur dari wilayah Papua di Senayan, Jakarta, dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (14/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini mencuat setelah beredar video masyarakat Papua menukar ikan atau buah-buahan dengan beras dan mi instan karena kesulitan mendapatkan bahan pangan. Dalam video itu, warga mengaku belum makan seharian akibat kelangkaan beras.
Otsus Gagal, Infrastruktur Tak Bermanfaat bagi Rakyat
Deddy juga menyoroti kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat Papua.
Ia menegaskan bahwa Otsus selama ini hanya menguntungkan birokrasi, sementara rakyat tetap menderita.
“Infrastruktur dibangun besar-besaran, tapi untuk siapa? Rakyat Papua tidak punya kendaraan. Kalau alasannya untuk logistik, apakah rakyat mampu membeli produk yang masuk? Kalau hanya investor yang diuntungkan, di mana peran masyarakat?” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Deddy juga mengkritik eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Papua yang semakin memperparah ketimpangan.
Hutan habis, perkebunan sawit merajalela, dan tambang terus dikuasai investor, sementara masyarakat asli Papua hanya menjadi penonton dan buruh kasar.
“Kalau ada investasi, harus jelas bagaimana masyarakat lokal dilibatkan. Mereka harus punya bagian, bukan hanya jadi buruh kasar di tanah sendiri!” serunya.
Papua Kaya, Tapi Rakyat Kelaparan
Deddy menegaskan bahwa kondisi ini sangat ironis, mengingat Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Ia mendesak pemerintah segera bertindak dan memastikan kebijakan pangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Papua kaya raya, tapi rakyatnya kelaparan! Ini bukan sekadar salah kelola, ini kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri,” tutupnya.