INDOTIMES.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, pada Senin (17/3/2025).
Fasilitas ini berperan penting dalam industri tambang nasional karena mampu memurnikan sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun, serta memproduksi logam mulia lainnya seperti platinum (30 kg) dan palladium (375 kg).
Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, setelah mengunjungi smelter Freeport, Prabowo akan melanjutkan agenda ke Sidoarjo untuk meresmikan 17 stadion di berbagai daerah sebelum kembali ke Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investasi Strategis atau Ketergantungan Asing?
Keberadaan smelter ini merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang sudah lama didorong oleh pemerintah.
Meski demikian, ada pertanyaan besar terkait peran Freeport dalam ekosistem tambang nasional.
Apakah proyek ini benar-benar menguntungkan Indonesia, atau masih menunjukkan dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam?
Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa proyek PMR membuktikan komitmen Freeport dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Namun, fakta bahwa proyek ini tetap berada di bawah kendali Freeport menimbulkan diskusi mengenai kemandirian industri tambang Indonesia.
Dampak Ekonomi: Mampukah Indonesia Menguasai Rantai Pasok?
Produksi emas yang mencapai 50-60 ton per tahun tentu berpotensi memperkuat cadangan devisa nasional.
Namun, penting untuk melihat apakah emas dan logam mulia lainnya benar-benar diserap oleh industri dalam negeri atau lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan baku.
Selain itu, kerja sama dengan Antam, yang disebut akan mengambil alih sekitar 30 ton emas, menunjukkan adanya sinergi dengan BUMN.
Namun, pertanyaannya: apakah Indonesia memiliki daya tawar kuat dalam negosiasi ini, atau justru masih bergantung pada kebijakan Freeport sebagai operator utama?
Tantangan Hilirisasi di Era Prabowo
Resmikan PMR Freeport di awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi benar-benar menguntungkan Indonesawa
Smelter ini bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat industri logam nasional.
Namun, tantangannya tidak kecil. Bagaimana Indonesia bisa memastikan kontrol lebih besar atas sumber daya alamnya? Apakah Freeport tetap akan mendominasi, atau ada strategi agar Indonesia bisa lebih berdaulat dalam industri tambang? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. (AS).
Sumber Berita: Cnbc Indonesia
