Kerusuhan di Bangladesh: Satu WNI Tewas

JAKARTA, (indotimes.id) – Kebakaran hebat yang melanda Hotel Zabeer International di Jashore, Bangladesh, Senin (5/8), menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai 150 lainnya.

Kebakaran ini diduga akibat ulah para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah berkuasa selama 15 tahun.

Melansir VOAindonesia, Hasina dilaporkan mundur dan melarikan diri ke India pada Senin sore, setelah ribuan pengunjuk rasa mendekati kediaman pribadinya.

Di antara korban tewas, terdapat seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial DU. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa DU baru tiba di Bangladesh pada 1 Agustus untuk kunjungan bisnis.

Kementerian Luar Negeri telah menghubungi keluarga DU di Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa dan memfasilitasi repatriasi jenazah bekerja sama dengan perusahaan tempat almarhum bekerja.

“KBRI Dhaka memperoleh informasi dari otoritas setempat mengenai seorang WNI berinisial DU, usia 50 tahun, yang menjadi korban meninggal akibat kerusuhan di Dhaka,” jelas Judha Nugraha dalam keterangan pers di Jakarta.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka telah meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III menjadi Siaga II. Seluruh WNI di Bangladesh diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal non-esensial, menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi. WNI yang berencana ke Bangladesh diminta menunda perjalanan hingga situasi keamanan terkendali.

Judha menambahkan bahwa seluruh WNI di Bangladesh, yang berjumlah 577 orang, diharapkan membuka komunikasi dengan pihak berwenang dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka. Mayoritas WNI di Bangladesh menikah dengan warga negara setempat.

KBRI Dhaka juga telah menyiapkan rumah aman atau safe house yang dapat diakses WNI jika situasi memburuk.

Indonesia Diminta Tegas terhadap Bangladesh

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Alliance of Communities and Democracy Actions for Bangladesh (ACAB) menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta. Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pemerintah Bangladesh.

“Ini soal kemanusiaan. Ada hubungan diplomatik dengan Bangladesh. Jika Bangladesh dalam situasi rezim otoriter dan tirani menyerang masyarakat sipil, melakukan pelanggaran hak berat secara sistematis dan terstruktur, penting bagi pemerintah melalui Kemenlu menyatakan sikap tegas, melakukan persona non grata atau pemulangan tidak hormat diplomat dari Bangladesh yang ada di Indonesia,” ujar Julius.

Kerusuhan di Bangladesh dan Pengunduran Diri PM Sheikh Hasina

Kerusuhan di Bangladesh bermula dari aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Protes dimulai bulan lalu, menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30 persen pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung Bangladesh mengurangi sistem kuota menjadi lima persen, dengan tiga persen di antaranya untuk keluarga veteran. Namun, protes terus berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah.

Sistem kuota ini juga mencakup anggota etnis minoritas, penyandang disabilitas, dan transgender, yang dipotong dari 26 persen menjadi dua persen. Para demonstran menyerukan seluruh warga untuk tidak membayar pajak dan tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada hari Minggu, yang merupakan hari kerja di Bangladesh. Kantor dan fasilitas umum tetap buka, tetapi layanan transportasi terganggu karena tidak berfungsinya layanan tersebut.

Kerusuhan tak terhindarkan sejak Minggu ketika para demonstran memblokir jalan raya utama di Dhaka, menyerang rumah-rumah, dan merusak kantor kesejahteraan masyarakat. Sedikitnya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintahan Hasina menyalahkan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami yang kini dilarang, serta sayap mahasiswa mereka yang menyulut kekerasan.

Setelah pengunduran diri Hasina, Panglima Angkatan Darat Bersenjata Jendral Waker-uz-Zaman mengumumkan akan membentuk pemerintahan sementara di negara berpenduduk 170 juta jiwa itu.