JAKARTA, (indotimes.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengakomodasi semua program presiden terpilih. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Terbatas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).
“Pagi ini kita akan membahas RAPBN 2025. Saya ingin rencana anggaran ini mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar penyusunan RAPBN 2025 memperhatikan risiko perlambatan ekonomi global dan mengoptimalkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. “Kemudahan investasi dan produk-produk ekspor harus menjadi fokus. Selain itu, RAPBN 2025 harus fokus, tidak semuanya dikerjakan,” tegasnya.
Setelah rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa substansi RAPBN 2025 akan disampaikan pada pidato Nota Keuangan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang. Ia menuturkan, proses pembahasan dan penyusunannya dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pemerintahan saat ini, tim transisi Prabowo-Gibran, dan DPR.
“Kami telah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro yang mempengaruhi APBN 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, dan lifting minyak dan gas,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa postur APBN 2025 dirancang untuk mengakomodasi program unggulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. “Postur APBN 2025 tidak akan mengalami deviasi signifikan dari yang telah dibahas dengan DPR. Namun, sesuai arahan presiden, anggaran negara tahun depan harus bisa mengakomodasi program-program prioritas presiden terpilih,” jelasnya.
Terkait program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis, Sri Mulyani menyatakan bahwa detil program ini akan disampaikan oleh presiden terpilih dan tim transisinya. “Total anggaran untuk program ini adalah Rp71 triliun. Mengenai detilnya, presiden terpilih akan terus melakukan persiapan dengan timnya,” tambahnya.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa defisit APBN tahun depan akan dijaga di bawah tiga persen. “Anggaran negara tahun depan, di bawah pemerintahan baru, fiskalnya tidak akan terlalu ketat,” kata Josua. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Josua mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis perlu persiapan matang, mulai dari rantai pasok hingga sumber stok bahan makanan. “Program ini harus tepat sasaran dan tidak hanya diberlakukan di Pulau Jawa saja. Fokus harus pada daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi,” pungkasnya.
