INDOTIMES.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti dugaan afiliasi politik dalam Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Ia menilai banyaknya kader partai dalam tim ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu profesional, bukan berdasarkan afiliasi politik Menteri Kehutanan,” kata Johan, Senin (10/3/2025).
Johan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengutamakan transparansi dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Jika proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka, hal ini dinilai tidak selaras dengan semangat profesionalisme yang dicanangkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dikutip, 12 dari 43 anggota tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari kader partai politik. Keputusan pembentukan tim ini tertuang dalam Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertindak sebagai penanggung jawab utama.
Selain itu, Johan juga mengkritisi besarnya honor yang diberikan kepada anggota tim. Penanggung jawab menerima Rp50 juta per bulan, wakilnya Rp40 juta, sementara ketua pelaksana dan beberapa jabatan lainnya memperoleh Rp30 juta per bulan. Bahkan, untuk posisi staf sekretariat, honor yang diterima mencapai Rp8 juta per bulan.
Johan mendesak agar Menteri Kehutanan membuka mekanisme seleksi yang lebih transparan serta memastikan bahwa program ini dijalankan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Penulis : Fadhil
Editor : Redaksi
Sumber Berita: dpr.go.id
